Tugas Pasal 28

Posted: 03/03/2010 in Pasal 28 Terusan yg sebelumnya
Tag:

Pasal 28D

4) Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan.
Mengenai Hak status Kewarganegaraan.
Puluhan ibu serta aktivis beberapa LSM yang hadir pada pengesahan Undang Undang Kewarganegaraan baru pada 11 Juli 2006 lalu di gedung DPR/MPR Jakarta bersorak gembira.
UU baru mengenai status anak pernikahan campuran yang selama ini masih menjadi perdebatan akan status anak mereka, karena UU tersebut telah disah kan mereka menjadi merasa hak sebagai warga negara indonesiua telah terpenuhi sehingga meraka merasa sangat bahagia menerima UU baru tersebut.

Pasal 28E

(2) Setiap orang atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.
Mengenai hak meyakini kepercayaan (Hak Beragama).
Meski dilindungi undang-undang, masih saja ada warga yang dihalang-halangi dalam menjalankan agamanya. Maka, perlu ditegaskan perlindungan hak beragama secara hukum.
Hal itu diungkapkan cendkiawan Muslim, Dr Luthfie Assyaukanie, mengenai perlindungan hak beragama dan kepercayaan warga Indonesia dalam sebuah diskusi di Jerman baru-baru ini, lapor Deutsche Welle kemarin.
Kepada hadirin yang kebanyakan mahasiswa ilmu politik, pendiri Jaringan Islam Liberal (JIL) ini menjelaskan sejumlah pertentangan dalam pelaksanaan agama Islam di Indonesia dan juga di bidang hukum.
Menurut Luthfie, secara historis Indonesia merupakan negara yang netral agama, bukan negara Islam dan juga bukan negara sekuler. Ia mengatakan, negosiasi yang menetapkan hal ini berlangsung pada awal kemerdekaan Indonesia.
Namun, ia menilai pemerintah tidak konsekuen dalam menjamin kebebasan beragama di Indonesia. Terlihat dari sejumlah peristiwa dimana warga justru dihalang-halangi dalam menjalankan pilihan agamanya. Padahal menurut Luthfie, kebebasan beragama dijamin dalam konstitusi Indonesia.
“Jelas-jelas pasal 29 (UUD 45), menyebutkan bahwa negara melindungi agama dan juga keyakinan atau kepercayaan. Dialog tetap penting tetapi pada level politik kita yang harus ditekankan saya kira adalah kebebasan beragama,” katanya.
Sampai kini, kasus-kasus mengenai kebebasan beragama masih terus terjadi di Indonesia. Kasus-kasus “pemasungan” ini biasanya terjadi pada kelompok-kelompok minoritas, yang berposisi lemah, kata Luthfie.

Pasal 28H

(1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan medapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.
Mengenai Hak Kesejahteraan.
mengapa negara kita yang dikatakan para pujangga sebagai untaian zamrud khatulistiwa dan memiliki kekayaan alam yang melimpah ruah — kaya akan sumber daya alam — dan digambarkan sebagai sebuah negeri yang gemah ripah loh jinawi tata tentrem karta raharja ini belum juga dapat menyejahterakan seluruh rakyatnya. Terdapat kesenjangan ekonomi yang luar biasa di Indonesia. Sekelompok orang bisa sangat kayanya sehingga dapat menguasai aset yang sedemikian banyaknya tetapi di sisi lain begitu banyak orang yang hanya untuk sekedar makan tiga kali sehari saja tidak mampu. Negara kita belum berhasil melakukan pemerataan pendapatan kepada seluruh warga negaranya.
pabila mau menengok sedikit ke belakang, membuka lembaran sejarah kita, pada tahun 1960-an, belum ada pengusaha super kaya di Indonesia. Belum ada konglomerat yang mampu menguasai aset sedemikian hebatnya. Penumpukan-penumpukan aset kepada segelintir orang mulai terjadi sejak 1970-an saat pemerintah waktu itu memberikan keberpihakan dan fasilitas kepada beberapa orang pengusaha sehingga mereka bisa menjadi konglomerat. Asumsi pemerintah waktu itu, keberpihakan dan pemberian fasilitas kepada beberapa orang pengusaha itu akan mampu memberikan trickle down effect. Keberhasilan mereka pasti akan menjadi pemicu keberhasilan warga bangsa yang lain. Kue besar diberikan kepada sedikit orang dengan harapan mereka mau membagi kue-kue itu kepada yang lain. Akan tetapi, begitu menerima kue, nyatanya semua kue itu dikuasai sendiri.
Adalah kewajiban negara untuk dapat memajukan kesejahteraan umum, sebagaimana amanat pembukaan UUD 1945. Negara memiliki kewajiban untuk menyejahterakan rakyatnya. Di sisi lain, rakyat Indonesia berhak untuk sejahtera. Bukan hanya sebagian orang, melainkan semua orang, seluruh penduduk Indonesia berhak untuk sejahtera.
Mengenai yang tercantum dalam pasal 28. Saya berpendapat masih banyak warga negara indonesia belum mendapatkan hak sepenuhnya baik barupa hak sebagai buruh,hak anak,hak status kewarganegaraan,hak beragama, dan hak kesejahteraan.Maka dari itu saya mengambil kesimpulan bahwa pemerintah sebaiknya membenahi penataan UU mengenai Hak Asasi Manusia agar setiap warga negara indonesia mendapatkan hak yang layak.

Pemahaman tentang UUD1945 Pasal 28B (Nikah sah vs Nikah siri)

Sebelum pembahasan dimulai, marilah kita bersama-sama membaca bismillah..
Oiya, bagi yang belum tau bunyi dari pasal 28B UUD 1945, akan saya kasih tau dulu deh,Pasal 28B Ayat 1berbunyi “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.”
Ya itu sudah cukup jelas kalau pemerintah telah mengatur rakyatnya bahwa setiap orang berhak membentuk suatu keluarga guna untuk menambah keturunan, tentu dengan cara yang sah baik menurut agama maupun menurut negara.
Pernikahan dipandang sah menurut agama dan negara (Undang-Undang Pasal 28B) bila dipenuhi syarat dan rukunnya, yaitu :
1. Adanya calon suami dan calon istri
2. Adanya wali
3. Adanya dua saksi yang adil
4. Ijab dan qobul
5. Tercatat dalam Kantor Urusan Agama.
Namun juga tak sedikit orang yang membawa “atribut” agama untuk melakukan nikah yang tidak sah menurut negara, karena tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) . Pernikahan tersebut biasa kita kenal dengan sebutan nikah siri atau nikah “bawah tangan”
Perlu diketahui, pengertian nikah siri yang beredar di masyarakat itu ada
dua macam yaitu :
1. Pernikahan yang dilakukan tanpa wali
2. Pernikahan yang dilakukan dengan adanya wali dan terpenuhi syarat syarat
lainnya tetapi tidak dicatat di KUA setempat.
Dizaman modern seperti saat ini di Indonesia, hak, kewajiban dan tanggungjawab suami-isteri hanya bisa dijamin dgn bermacam Undang-Undang yg tersedia. Jadi menurut saya, dua orang yg melakukan kawin siri berarti tidak melengkapi tanggungjawabnya ke masyarakat seperti yg di amanatkan dan dibudayakan ajaran Islam. Misalnya, tidak ada yg bisa memaksa seorang suami yg kawin siri utk menafkahi isteri dan anak-anak dari perkawinan siri tsb. Isterinya tdk akan mendapat pensiun janda, jika suaminya meninggal dunia. Jika ternyata sang suami punya isteri atau anak-anak dari perkawinan yg disahkan menurut UU, isteri dan anak-anaknya dari isteri dgn perkawinan sah tsb bisa menolak membagi warisan dari sang suami ke keluarga yg kawin siri.
Banyak dimasyarakat yang melakukan kawin siri, kadang-kadang dgn disaksikan beberapa teman2 saja, tanpa diketahui keluarga, malahan yg menjadi penghulu salah satu teman ybs, selanjutnya yg bersangkutan juga diam2 saja dan malahan berusaha menutupi bahwa mereka sudah kawin (siri). Menurut yg melakukan kawin siri tsb salah satu alasannya, agar hubungan seks meraka sah secara Islam, jadi mereka tdk berzina. Padahal menurut saya, dalam Islam perkawinan tdk hanya mensahkan hubungan seks saja, tetapi lebih dari, yaitu hak, kewajiban dan tanggungjawab sebagai anggota keluarga.
Seorang laki-laki yg melakukan kawin siri menurut saya adalah laki-laki yg tidak bertanggung jawab, dan perempuan yg mau dikawin siri adalah perempuan yg pada posisi terpaksa melakukan perkawinan, atau keduanya tdk sadar akan implikasinya. Kecuali kalau ada alasan2 lain yg benar2 bisa diterima.
Jadi bukan bermaksud mengharamkan sesuatu yang dibolehkan dalam agama, namun untuk mencari kesepakatan bersama pada keluaga antara suami, istri atau anak jika di hari esoknya terdapat suatu perselisihan yang berakibat pada perceraian. karena tetap saja istri (wanita) dan anak adalah dipihak yang lemah karena tidak diakui negara.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s